Serangan kepada keluarga Malarangeng

"Indonesia Monitor" Adukan Pernyataan Rizal ke Dewan Pers
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/1607035/Indonesia.Monitor.Adukan.Pernyataan.Rizal.ke.Dewan.Pers

JAKARTA, KOMPAS.com — Tabloid Indonesia Monitor (IM) mengadukan kasus pernyataan Rizal Mallarangeng juru bicara tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono yang menuduh Tabloid IM sebagai yellow jurnalism (koran kuning) kepada Dewan Pers Nasional.

"Bahkan menyebut kami media comberan," ucap Mulia Siregar, Pemimpin Redaksi IM, di Kantor Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/7).

Ikut hadir sekitar 20 karyawan IM dan mereka diterima oleh Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, dan Abdulah Alamudi, anggota Dewan Pers.

Mulia mengatakan, kedatangannya ke Dewan Pers untuk meminta Dewan Pers menilai apakah tabloid IM benar koran kuning atau tidak.

Pernyataan Rizal, kata Mulia, jelas sangat tendensius dan melecehkan IM serta merendahkan profesi pers. "Kita sesalkan, kalau dia merasa keberatan sebaiknya melapor ke Dewan Pers. Tidak juga menggunakan hak jawab malah menghujat. Mulutnya perlu disekolahkan," tegasnya.

Mulia kembali menegaskan bahwa IM tidak pernah menyebarkan selebaran gelap, menyudutkan, apalagi melakukan black campaign terhadap salah satu capres atau cawapres.

IM, lanjutnya, dalam seluruh pemberitaan telah memenuhi semua kaidah jurnalistik. "Kami sudah tanya Boediono juga berusaha mendatangi rumah Boediono," ucapnya.

Tentang penyebaran berita berjudul "Apakah PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik?" dalam kampanye JK di Medan, lanjut Mulia, ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut. "Kita mengutuk itu. Kami tidak bisa mengontrol pembaca karena ketika dicetak sudah jadi hak publik. Yang disayangkan kenapa sepenggal-sepenggal karena akan bermakna lain," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, IM membawa beberapa bukti pernyataan Rizal di beberapa media untuk diserahkan kepada Dewan Pers.

-----------------------------------

SBY Harus "Paksa" Andi Mallarangeng Minta Maaf

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/10465983/SBY.Harus.Paksa.Andi.Mallarangeng.Minta.Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Andi Alfian Mallarangeng yang menyinggung salah satu etnis tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kecipratan getahnya. Ia didesak untuk memerintahkan sang jubir meminta maaf.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, saat mengikuti kampanye SBY-Boediono di Makassar, Andi mengatakan, "Belum saatnya orang Bugis menjadi pemimpin."

"Pernyataan Andi itu konyol. Dia akademisi, S-3, Phd, statement itu bukan hanya tidak etis, tapi juga tidak cerdas. Bagaimanapun, semua tahu, siapa pun bisa jadi Presiden tanpa memandang suku, agama, dan asal-usulnya," kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, di Jakarta, Jumat (3/7).

Meski hanya mengatakan "belum waktunya", menurut dia, sudah ada unsur pendiskreditan terhadap etnis tertentu. "Belum waktunya, lalu kapan? Bukan hanya pernyataan yang sempit, tapi agak picik," ujar dia.

Oleh karena itu, SBY harus meminta dan memaksa Andi, yang juga Juru Bicara Presiden, untuk meminta maaf. Jika tidak, ia memprediksi akan menjadi bumerang bagi SBY. "Suara SBY di Sulawesi Selatan bisa beralih kepada pasangan lain secara signifikan. Apalagi, kabarnya dalam survei terakhir Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas SBY turun. Dan bisa jadi akan turun semakin signifikan dengan pernyataan Andi," ujarnya.

Golput Pilpres Diprediksi Meningkat

http://reformata.com/02016--golput-pilpres-diprediksi-meningkat-.html

Angka golput pada pemilu legislatif (pileg) mencapai 29,1 persen. Pada pemilu presiden nanti kecenderungan golput diprediksi meningkat. Pemicunya adalah merosotnya kepercayaan masyarakat.

"Yang mendasar itu kekecewaan pada pemimpin, partai dan sistem perwakilan yang tidak akuntabel," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit kepada detikcom, Senin (11/5/2009).

Publik kecewa karena pemimpin tidak menjelaskan setiap permasalahan namun malah saling menjelekkan.

Untuk menekan angka golput tersebut, menurut Arbi, diperlukan komunikasi politik yang efektif oleh peserta dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan parpol.

"Komunikasi politik dapat mengubah kondisi golput itu. Komunikasi politik pertama oleh KPU, kedua parpol, dengan mengajak masyarakat membangun kepercayaan terhadap parpol. Kalau semua meyakinkan pasti dapat mengubah orang-orang yang memilih golput," imbuhnya.

Arbi mencontohkan pada Pemilu 2004 lalu tingkat golput pada pemilihan legislatif lebih tinggi dari pemilihan presiden. Tidak menutup kemungkinan hal ini terulang di Pemilu 2009.

"Pencalonan ini melelahkan, tidak ada yang bisa diprediksi, ini seperti orang mabuk. Koalisi saja susah apalagi menyelesaikan masalah ini akan lebih rumit, masyarakat akan lebih dibingungkan dan semakin tidak percaya," tutup Arbi.

Mahasiswa Serukan Golput

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&jd=Mahasiswa+Serukan+Golput+Pilpres+2009&dn=20081028125114

KabarIndonesia - Jombang. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jombang, menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Darul 'Ulum Jombang, kemarin, Rabu, (28/08/2008). Dalam aksi tersebut salah satu tuntutannya mereka menyerukan untuk tidak memilih (Goput) pada Pilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Hal itu dilakuakan karena para pengusa yang telah dipilih rakyat selama ini tidak bisa mensejahterakan rakyat.

"siap memilih untuk tidak memilih dalam pemilu 2009," ungkap para pengunjuk rasa yang tertulis dalam statement untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang melintas di Jalan Merdeka.

pada selebaran yang dibagikan, disamping terdapat seruan untuk Golput, juga terdapat enam item pernyataan sikap, diantaranya cabut dan batalkan UU dan peraturan yang Inkonstitusional yang tidak memihak takyat, laksanakan reforma Agraria, naikkan upah buruh, Nasionalisasi aset, sediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi buruh, hentikan penggusuran dan penyediaan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

disamping menyerukan masyarakat untuk Golput, para pengunjuk rasa juga melakukan refleksikan 80 tahun Sumpah Pemuda yang jatuh 28 Oktober. menurut Juru Bicara (Jubir) dalam aksi tersebut, Bambang mengatakan selama ini rakyat Indonesia masih dalam keterpurukan dan banyak yang kehilangan hak-haknya, disamping itu mereka (Penguasa, red) juga membuat Undang-Undang yang tidak memihak pada kepentingan Rakyat.

"Penjajahan di Indonesia masih berlanjut, buktinya masih banyak rakyat yang sengsara, maka dari itu Cabut UU atau peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat," teriak Bambang dalam orasinya.

lebih lanjut Bam panggilan kesehariaanya mengatakan, selama ini banyak rakyat yang menderita dan kehilangan hak-haknya, peraturan yang dikeluarkan selama ini mengatasnamakan untuk kepentingan umum, padahal itu semua adalah untuk kepentingan pribadi ataupun golongan saja.

"cabut Perpres tahun 65 yang mengatasnamakan kepentingan umum,"tegasnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 10 pagi itu, para pengunjuk rasa mewarnai aksinya dengan membakar Ban Mobil bekas sebagai sembolik matinya demokrasi di Indonesia. Akibatnya para pengguna jalan yang melintas dilokasi tersebut sempat terganggu. namun, hal itu tidak berlangsung lama karena mobil Pengendali Masyarakat (Dalmas) mendatangi para pengunjuk rasa dan mematikan api yang berkobar di pinggir jalan. (Zen)

Kaum Buruh Sepakat Golput pada Pilpres 2009

http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/30/268/215284/kaum-buruh-sepakat-golput-pada-pilpres-2009

JAKARTA - Bagi kaum buruh, janji-janji yang diumbar para politisi yang bertarung dalam Pemilu 2009 tidaklah lebih dari sekadar pengulangan janji dari pemilu sebelumnya.

Mereka yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perubahan yang berarti, khususnya bagi kaum buruh.

"Pesta demokrasi belum menjamin kepentingan rakyat, belum ada perubahan yang signifikan. Pesta demokrasi hanyalah ajang bagi-bagi kekuasaan," kata Ketua Umum Kasbi Nining Elitos kepada okezone, Kamis (30/4/2009).

Karena itu, lanjut Nining, Kasbi tetap pada sikapnya yang menyerukan golput teroganisir kepada seluruh buruh pada pemilu presiden 8 Juli mendatang. Perubahan terhadap Undang-undang pemilu juga dinilai tidak membawa perubahan yang berarti dan hanya menjadikan rakyat sebagai peserta pasif dalam pemilu.

"Kondisi objektifnya belum ada perlindungan dan keadilan bagi rakyat," tegasnya.

Seruan tersebut akan kembali ditegaskan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei besok. Sekira 9.000 buruh akan menggelar aksi mulai dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga ke depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Korban Pelanggaran HAM Sepakat Golput dalam Pilpres

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/01/268/234817/korban-pelanggaran-ham-sepakat-golput-dalam-pilpres

SEMARANG - Para korban pelanggaran HAM daerah, Rabu (1/7/2009) ini, sepakat untuk golput dalam Pilpres 2009. Kesepakatan ini diambil dalam acara Temu Korban Daerah yang diselenggarakan oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), KontraS, dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang di Pusat Kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.

Seluruh korban kekerasan politik negara ini mempunyai satu suara untuk melakukan perubahan menuju pemerintahan yang demokratif. "Dalam pilpres ini kami melakukan golput aktif. Kami tak hanya diam di rumah tapi keliling kota untuk menyuarakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres semuanya melanggar HAM," ucap Sumarsih, orang tua Wawan mahasiswa Universitas Atmajaya yang ditembak mati di halaman kampusnya tatkala demonstrasi menolak Sidang Istimewa DPR pada 13 November 1998.

Menurut Sumarsih, JK dan Megawati telah salah pilih dengan memilih Wiranto serta Prabowo menjadi pasangannya. Mereka berdua jelas melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu, SBY juga tidak bepihak pada HAM karena tidak melanjutkan penyidikan terhadap pelanggra HAM saat menjabat presiden.

"Saat ini di antara kami ada yang menyatakan golput, namun ada pula yang masih menunggu sampai masa kampanye habis. Siapa tahu ada yang menyatakan berpihak pada HAM," ujar Sumarsih.

Sementara itu Usman Hamid, Koordinator KontraS menyatakan, sejak lama telah mencermati capres-capres yang berlaga dalam pilpres apakah ada yang membawa agenda HAM. Dan sejauh ini menurutnya belum ada yang luar biasa. Munculnya nama Wiranto dan Prabowo dalam bursa cawapres menurut Usman Hamid sempat memunculkan pertanyaan besar di kalangan aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM.

Kedua orang itu merupakan orang-orang yang pernah diperiksa melalui proses hukum akibat melanggar HAM. Wiranto sampai kini namanya tercantum di dokumen resmi PBB dimana dia harus dituntut secara pidana karena kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999. Prabowo juga terlibat kasus peculikan aktivis. Dia dicopot dari dari jabatannya sebagai sanksi keras. Dia bahkan rencananya saat itu akan dihadapkan ke Mahkamah Militer tapi tidak pernah jadi karena Prabowo pindah ke Yordania. Akibatnya proses hukum Prabowo tidak pernah selesai.

"Dia tidak mau kerja sama dengan proses hukum. Bagaimana negara ini dapat berjalan dengan baik jika dipimpin oleh orang yang tidak menghormati hukum dan HAM?," kata Usman Hamid.

Dijelaskan lebih dalam lagi olehnya daftar susunan pelanggaran yang dilakukan oleh para capres dan cawapres dalam pileg 2009. Prabowo diduga terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997 dan lalai menjalankan tugasnya di kerusuhan Mei 1998 yang merenggut nyawa dengan berbagai kekerasan seperti perkosaan dan kekerasan etnis.

Wiranto adalah orang harus bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan dalam kasus Timor Timur 1999. Wiranto juga telah membiarkan terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu SBY tak lepas dari dugaan mebiarkan pelanggaran HAM dan kegagalan menyelesaikan konflik. Saat menjadi Menko Polkam, telah terjadi konflik SARA seperti Ambon dan Poso. Saat dia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Kodam Jaya terjadi penyerbuan kantor PDI 27 Juli. Bahkan selama SBY menjabat presiden telah membiarkan kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer. (mbs)

Golput Pilpres Diprediksi Lebih dari 49,6 Juta

http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/11/268/218435/golput-pilpres-diprediksi-lebih-dari-49-6-juta

JAKARTA - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu diprediksi akan semakin bertambah pada putaran Pilpres 2009. Apabila pada 9 April lalu ada 49,6 juta pemilih golput, maka pada 8 Juli mendatang diperkirakan jumlahnya akan lebih besar. Faktor kejenuhan masyarakat disinyalir menjadi penyebab akan semakin bertambahnya jumlah pemilih golput. "Manuver para elit politik yang berlebihan serta kekecewaan konstituen kepada partainya menimbulkan kelelahan politik dan dampaknya pemilih menjadi apatis. Ujungnya golput pada pilpres akan lebih besar," ujar pengamat politik Sebastian Salang kepada okezone di Jakarta, Senin (11/5/2009). Hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum menyebutkan, sebanyak 29 persen pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu tidak menggunakan hak pilih mereka alias golput. Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Dengan demikian jumlah pemilih golput mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Disembunyikan, Diduga DPT Pilpres Gandakan Identitas

http://www.jakartapress.com/news/id/7269/Disembunyikan-Diduga-DPT-Pilpres-Gandakan-Identitas.jp

Surabaya – Pihak Partai Golkar menduga daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009 rawan kecurangan di berbagai daerah, bahkan terjadi penggadaan (duplikasi) identitas pemilih dalam DPT. Dugaan kecurangan DPT Pilpres antara lain ditemukan di Jawa Timur (Jatim) yang dicermati Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win).

Ketua Tim Pemenangan JK-Win Jatim, Gatot Sudjito memaparkan, pihaknya menengarai ada sekitar 2-3 juta identitas di DPT yang merupakan duplikasi (penggandaan). Untuk diketahui, KPU Jatim telah menetapkan DPT Pilpres sebanyak 29.765.243 jiwa.

"Ini yang harus diwaspadai oleh semua pihak, terutama tim pemenangan JK-Win dan Mega-Prabowo di Jatim. Hal ini dilakukan agar bisa diantisipasi secara dini kecurangan pilpres, jangan sampai terjadi seperti di Pileg lalu," ungkapnya di gedung DPRD Jatim, Rabu (17/6).

Menurutnya, hingga saat ini Tim JK-Win Jatim belum mendapat salinan DPT Pilpres dari KPU Jatim. Ini karena memang tidak ada kewajiban KPU Jatim untuk menyerahkan salinan DPT Pilpres kepada partai politik (parpol) seperti Pemilu legislatif lalu.

"Kami sedang upayakan untuk mengetahui DPT itu dari KPU, meskipun saat ini belum dapat. Bila perlu, kita minta agar terjadi tranparansi dan fair dalam pelaksanaan pilpres. Korupsi itu bukan hanya urusan mengambil uang negara, tapi persoalan pemilu sebagai pesta demokrasi juga bisa diindikasikan seperti itu, kalau tidak fair," paparnya.

Saat ditanya, mengapa Tim JK-Win melibatkan Tim Mega-Prabowo dalam mengkritisi DPT Pilpres? Gatot menjawab, yang berkepentingan masalah DPT tidak hanya Tim JK-Win dan Mega-Prabowo, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan harapkan agar proses demokrasi berkualitas ke depannya. "Untuk itu, harus menolak segala bentuk kecurangan dalam pilpres sebagai pendewasaan politik masyarakat," tambahnya.

DPT Disembunyikan
Permintaan soft copy (salinan) DPT Pilpres yang diajukan tim sukses Mega-Prabowo dan JK-Wiranto kepada KPU Jatim, menjadi sia-sia. Paslanya, KPU Jatim tetap tidak akan memberikan salinan DPT kepada siapa pun, kecuali kepada saksi calon saat perhitungan suara digelar.

Sebelumnya, anggota KPU jatim, Andry Dewanto pernah mengatakan bahwa DPT merupakan dokumen publik. Siapa pun boleh mendapatkannya, tak kecuali tim sukses capres. Namun, kemarin, Andry buru-buru meralatnya. Apa plin-plan? “Kami berjalan atas kepastian hukum. Kami masih menunggu surat edaran dari KPU Pusat yang berwenang memperbolehkan DPT diberikan atau tidak,” kilahnya di kantor KPU, Rabu (17/6).

Andry berpendapat, telah menerima dua kali surat permintaan salinan DPT dari tim Mega-Pro dan sekali permintaan tim JK-Wiranto. Kedua surat tersebit belum dia jawab resmi karena belum ada penjelasan dari KPU Pusat. “Saya sudah minta arahan lewat pesan singkat kepada dua anggota KPU, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha,” ujarnya sembari menegaskan, tidak ada kewajiban bagi KPU memublikasikan DPT, selain kepada saksi di TPS kelak.

Terkait transparansi, Ketua Tim Kampanye Daerah (Kamda) Mega-Prabowo Jatim, Suhandoyo mengatakan, penetapan DPT telah melalui proses pendataan, pengumumun di desa, hingga pemutakhiran data. Atas sikap KPU itu, Tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto berang. Hal tersebut dijelaskan Suhandoyo, Ketua Kamda Mega-Pro Jatim. “Kami curiga ada pesanan di balik sikap KPUD yang terus menyembunyikan DPT,” kata Suhandoyo.

Menurutnya, di Jatim sudah dua kali DPT menjadi masalah nasional, yaitu saat pemilihan gubernur dan Pemilu legislatif. “Di Pilpres sekarang, siapa yang jamin DPT amburadul tidak terulang,” tukasnya.

Wakil Ketua Tim Kamda JK-Wiranto Jatim, Sujatmiko mengatakan, pihaknya akan mengerahkan massa dari Partai Golkar dan Hanura, serta elemen pendukung JK-Wiranto untuk memantau DPT. “DPT itu harus dibuka karena menjadi kunci awal untuk mengetahu pilpres berjalan fair. Kalau DPT disembunyikan, terus siapa yang bisa percaya, pilpres ini akan berjalan fair, KPUD itu lembaga terhormat. Seharusnya surat permohonan kami dijawab dengan baik, alasan-alasan penolakannya apa dan sebagianya,” tandasnya.

Tim Kampanye Mega-Prabowo betul-betul kesulitan mendapatkan soft copy DPT Pilpres karena KPU daerah dan KPU Pusat terkesan menyembunyikan DPT tersebut. "Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan meminta DPT ke KPU dan KPU daerah. Permohonan kami tidak digubris," kata Arif Wibowo Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi Suara dan Relasi KPU, Tim Kampanye Mega-Prabowo di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, Tim Kampanye Mega-Prabowo sudah meminta DPT kepada KPU Jawa Timur. "Ketika kami minta, KPU Jatim menyatakan mereka tidak wajib menyerahkannya kepada tim kampanye," ungkapnya.

Arif menyesalkan sikap KPU dan KPU daerah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan. "Beberapa kali KPU menyatakan akan menyerahkan DPT kepada tim kampanye. Kenyataannya, sampai saat ini kami tidak bisa mendapatkannya. Padahal, DPT itu dokumen publik, bukan rahasia negara. Kami menduga ada tim kampanye tertentu yang punya DPT itu," bebernya.

Surat Suara Pilpres
Pilpres tersisa 21 hari lagi. KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara mulai mendistribusikan surat suara. Surat suara mulai didistribusikan ke daerah-daerah tersebut tanggal 15 Juni lalu. Nadjib Hamid, anggota KPU Jatim memaparkan, surat suara pilpres yang digelar 8 Juli mendatang tersebut dikirim ke daerah terpencil seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo.

"Daerah yang jauh kita dahulukan. Gresik memang dekat dengan Surabaya tapi kawasan tersebut mempunyai daerah pemilihan di pulau-pulau," paparnya di Surabaya, Rabu (17/6).

Nadjib mengatakan, KPU menargetkan satu minggu sebelum hari H, surat suara sudah tiba di KPU masing-masing daerah. Surat suara untuk pilpres, KPU daerah sifatnya hanya menerima. Sebab yang menyediakan dan mencetak surat suara tersebut adalah KPU pusat. "Surat suara berasal dari pusat. Rekanan atau siap yang mencetaknya adalah kewenangan KPU pusat," katanya.

Ia menambahkan, sementara jumlah pemilih di Jawa Timur 29.765.243 orang. Pilpres tahun ini hanya berjumlah 69.914 TPS. Untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjumlah 659, sedangkan jumlah PPS (panitia pemungutan suara) sebanyak 8.505.

Libatkan 50 Pekerja Outsourcing
Setelah menerima logistik surat suara hari ini, KPU Surabaya langsung melakukan proses pelipatan surat suara. KPU Surabaya menerima 2.204.940 lembar surat suara termasuk cadangan 2 persen dan seribu lembar surat suara tambahan dari rekanan KPU Pusat.

Sunarno Aristono, Kasubag Umum Sekretariat KPU Surabaya mengatakan, pihaknya menerima kiriman surat suara itu pagi ini pukul 02.00 WIB dan rencananya pelipatan surat suara itu akan dilakukan sore ini melibatkan 50 pekerja outsourcing.

KPU Surabaya, Sunarno memaparkan, menargetkan pelipatan surat suara itu akan tuntas kurang dari seminggu. Proses ini juga dimaksud sebagai sortir untuk memisahkan surat suara yang rusak dan bisa digunakan. Jumlah surat suara yang rusak bisa dicover oleh seribu surat suara tambahan yang dikirimkan satu paket bersama surat suara lainnya.

Dalam Pilpres 8 Juli 2009 mendatang, Sunarno mengatakan, jumlah surat suara yang dibutuhkan Kota Surabaya tidak sebanyak Pemilu Legislatif lalu. Selain karena yang dibutuhkan hanya satu jenis surat suara, jumlah pemilih dalam satu TPS pun dimampatkan, dari 500 pemilih menjadi 800 pemilih, sehingga jumlah TPS pun berkurang dibandingkan Pileg menjadi 5.548 TPS di Surabaya.

lebih lanjut, Sumarno menambahkan, KPU Surabaya berarti telah menerima 3 item logistik Pilpres dari 21 item yang dibutuhkan, yaitu Surat Suara, tinta sebanyak 11.798 botol, dan 5.581 lembar gambar daftar pasangan capres dan cawapres. Sedangkan item bilik dan kotak suara sudah berada di Surabaya karena menggunakan bekas Pileg lalu. Item lainnya akan dikirimkan sebelum tenggat waktu seluruh item logistik sampai di tingkat TPS yakni 1 hari sebelum hari pencontrengan. (OFS)