Serangan kepada keluarga Malarangeng

"Indonesia Monitor" Adukan Pernyataan Rizal ke Dewan Pers
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/1607035/Indonesia.Monitor.Adukan.Pernyataan.Rizal.ke.Dewan.Pers

JAKARTA, KOMPAS.com — Tabloid Indonesia Monitor (IM) mengadukan kasus pernyataan Rizal Mallarangeng juru bicara tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono yang menuduh Tabloid IM sebagai yellow jurnalism (koran kuning) kepada Dewan Pers Nasional.

"Bahkan menyebut kami media comberan," ucap Mulia Siregar, Pemimpin Redaksi IM, di Kantor Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/7).

Ikut hadir sekitar 20 karyawan IM dan mereka diterima oleh Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, dan Abdulah Alamudi, anggota Dewan Pers.

Mulia mengatakan, kedatangannya ke Dewan Pers untuk meminta Dewan Pers menilai apakah tabloid IM benar koran kuning atau tidak.

Pernyataan Rizal, kata Mulia, jelas sangat tendensius dan melecehkan IM serta merendahkan profesi pers. "Kita sesalkan, kalau dia merasa keberatan sebaiknya melapor ke Dewan Pers. Tidak juga menggunakan hak jawab malah menghujat. Mulutnya perlu disekolahkan," tegasnya.

Mulia kembali menegaskan bahwa IM tidak pernah menyebarkan selebaran gelap, menyudutkan, apalagi melakukan black campaign terhadap salah satu capres atau cawapres.

IM, lanjutnya, dalam seluruh pemberitaan telah memenuhi semua kaidah jurnalistik. "Kami sudah tanya Boediono juga berusaha mendatangi rumah Boediono," ucapnya.

Tentang penyebaran berita berjudul "Apakah PKS Tidak Tahu Istri Boediono Katolik?" dalam kampanye JK di Medan, lanjut Mulia, ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut. "Kita mengutuk itu. Kami tidak bisa mengontrol pembaca karena ketika dicetak sudah jadi hak publik. Yang disayangkan kenapa sepenggal-sepenggal karena akan bermakna lain," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, IM membawa beberapa bukti pernyataan Rizal di beberapa media untuk diserahkan kepada Dewan Pers.

-----------------------------------

SBY Harus "Paksa" Andi Mallarangeng Minta Maaf

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/10465983/SBY.Harus.Paksa.Andi.Mallarangeng.Minta.Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Andi Alfian Mallarangeng yang menyinggung salah satu etnis tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kecipratan getahnya. Ia didesak untuk memerintahkan sang jubir meminta maaf.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, saat mengikuti kampanye SBY-Boediono di Makassar, Andi mengatakan, "Belum saatnya orang Bugis menjadi pemimpin."

"Pernyataan Andi itu konyol. Dia akademisi, S-3, Phd, statement itu bukan hanya tidak etis, tapi juga tidak cerdas. Bagaimanapun, semua tahu, siapa pun bisa jadi Presiden tanpa memandang suku, agama, dan asal-usulnya," kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, di Jakarta, Jumat (3/7).

Meski hanya mengatakan "belum waktunya", menurut dia, sudah ada unsur pendiskreditan terhadap etnis tertentu. "Belum waktunya, lalu kapan? Bukan hanya pernyataan yang sempit, tapi agak picik," ujar dia.

Oleh karena itu, SBY harus meminta dan memaksa Andi, yang juga Juru Bicara Presiden, untuk meminta maaf. Jika tidak, ia memprediksi akan menjadi bumerang bagi SBY. "Suara SBY di Sulawesi Selatan bisa beralih kepada pasangan lain secara signifikan. Apalagi, kabarnya dalam survei terakhir Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas SBY turun. Dan bisa jadi akan turun semakin signifikan dengan pernyataan Andi," ujarnya.

Golput Pilpres Diprediksi Meningkat

http://reformata.com/02016--golput-pilpres-diprediksi-meningkat-.html

Angka golput pada pemilu legislatif (pileg) mencapai 29,1 persen. Pada pemilu presiden nanti kecenderungan golput diprediksi meningkat. Pemicunya adalah merosotnya kepercayaan masyarakat.

"Yang mendasar itu kekecewaan pada pemimpin, partai dan sistem perwakilan yang tidak akuntabel," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit kepada detikcom, Senin (11/5/2009).

Publik kecewa karena pemimpin tidak menjelaskan setiap permasalahan namun malah saling menjelekkan.

Untuk menekan angka golput tersebut, menurut Arbi, diperlukan komunikasi politik yang efektif oleh peserta dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan parpol.

"Komunikasi politik dapat mengubah kondisi golput itu. Komunikasi politik pertama oleh KPU, kedua parpol, dengan mengajak masyarakat membangun kepercayaan terhadap parpol. Kalau semua meyakinkan pasti dapat mengubah orang-orang yang memilih golput," imbuhnya.

Arbi mencontohkan pada Pemilu 2004 lalu tingkat golput pada pemilihan legislatif lebih tinggi dari pemilihan presiden. Tidak menutup kemungkinan hal ini terulang di Pemilu 2009.

"Pencalonan ini melelahkan, tidak ada yang bisa diprediksi, ini seperti orang mabuk. Koalisi saja susah apalagi menyelesaikan masalah ini akan lebih rumit, masyarakat akan lebih dibingungkan dan semakin tidak percaya," tutup Arbi.

Mahasiswa Serukan Golput

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&jd=Mahasiswa+Serukan+Golput+Pilpres+2009&dn=20081028125114

KabarIndonesia - Jombang. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jombang, menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Darul 'Ulum Jombang, kemarin, Rabu, (28/08/2008). Dalam aksi tersebut salah satu tuntutannya mereka menyerukan untuk tidak memilih (Goput) pada Pilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Hal itu dilakuakan karena para pengusa yang telah dipilih rakyat selama ini tidak bisa mensejahterakan rakyat.

"siap memilih untuk tidak memilih dalam pemilu 2009," ungkap para pengunjuk rasa yang tertulis dalam statement untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang melintas di Jalan Merdeka.

pada selebaran yang dibagikan, disamping terdapat seruan untuk Golput, juga terdapat enam item pernyataan sikap, diantaranya cabut dan batalkan UU dan peraturan yang Inkonstitusional yang tidak memihak takyat, laksanakan reforma Agraria, naikkan upah buruh, Nasionalisasi aset, sediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi buruh, hentikan penggusuran dan penyediaan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

disamping menyerukan masyarakat untuk Golput, para pengunjuk rasa juga melakukan refleksikan 80 tahun Sumpah Pemuda yang jatuh 28 Oktober. menurut Juru Bicara (Jubir) dalam aksi tersebut, Bambang mengatakan selama ini rakyat Indonesia masih dalam keterpurukan dan banyak yang kehilangan hak-haknya, disamping itu mereka (Penguasa, red) juga membuat Undang-Undang yang tidak memihak pada kepentingan Rakyat.

"Penjajahan di Indonesia masih berlanjut, buktinya masih banyak rakyat yang sengsara, maka dari itu Cabut UU atau peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat," teriak Bambang dalam orasinya.

lebih lanjut Bam panggilan kesehariaanya mengatakan, selama ini banyak rakyat yang menderita dan kehilangan hak-haknya, peraturan yang dikeluarkan selama ini mengatasnamakan untuk kepentingan umum, padahal itu semua adalah untuk kepentingan pribadi ataupun golongan saja.

"cabut Perpres tahun 65 yang mengatasnamakan kepentingan umum,"tegasnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 10 pagi itu, para pengunjuk rasa mewarnai aksinya dengan membakar Ban Mobil bekas sebagai sembolik matinya demokrasi di Indonesia. Akibatnya para pengguna jalan yang melintas dilokasi tersebut sempat terganggu. namun, hal itu tidak berlangsung lama karena mobil Pengendali Masyarakat (Dalmas) mendatangi para pengunjuk rasa dan mematikan api yang berkobar di pinggir jalan. (Zen)

Kaum Buruh Sepakat Golput pada Pilpres 2009

http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/30/268/215284/kaum-buruh-sepakat-golput-pada-pilpres-2009

JAKARTA - Bagi kaum buruh, janji-janji yang diumbar para politisi yang bertarung dalam Pemilu 2009 tidaklah lebih dari sekadar pengulangan janji dari pemilu sebelumnya.

Mereka yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perubahan yang berarti, khususnya bagi kaum buruh.

"Pesta demokrasi belum menjamin kepentingan rakyat, belum ada perubahan yang signifikan. Pesta demokrasi hanyalah ajang bagi-bagi kekuasaan," kata Ketua Umum Kasbi Nining Elitos kepada okezone, Kamis (30/4/2009).

Karena itu, lanjut Nining, Kasbi tetap pada sikapnya yang menyerukan golput teroganisir kepada seluruh buruh pada pemilu presiden 8 Juli mendatang. Perubahan terhadap Undang-undang pemilu juga dinilai tidak membawa perubahan yang berarti dan hanya menjadikan rakyat sebagai peserta pasif dalam pemilu.

"Kondisi objektifnya belum ada perlindungan dan keadilan bagi rakyat," tegasnya.

Seruan tersebut akan kembali ditegaskan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei besok. Sekira 9.000 buruh akan menggelar aksi mulai dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga ke depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Korban Pelanggaran HAM Sepakat Golput dalam Pilpres

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/01/268/234817/korban-pelanggaran-ham-sepakat-golput-dalam-pilpres

SEMARANG - Para korban pelanggaran HAM daerah, Rabu (1/7/2009) ini, sepakat untuk golput dalam Pilpres 2009. Kesepakatan ini diambil dalam acara Temu Korban Daerah yang diselenggarakan oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), KontraS, dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang di Pusat Kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.

Seluruh korban kekerasan politik negara ini mempunyai satu suara untuk melakukan perubahan menuju pemerintahan yang demokratif. "Dalam pilpres ini kami melakukan golput aktif. Kami tak hanya diam di rumah tapi keliling kota untuk menyuarakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres semuanya melanggar HAM," ucap Sumarsih, orang tua Wawan mahasiswa Universitas Atmajaya yang ditembak mati di halaman kampusnya tatkala demonstrasi menolak Sidang Istimewa DPR pada 13 November 1998.

Menurut Sumarsih, JK dan Megawati telah salah pilih dengan memilih Wiranto serta Prabowo menjadi pasangannya. Mereka berdua jelas melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu, SBY juga tidak bepihak pada HAM karena tidak melanjutkan penyidikan terhadap pelanggra HAM saat menjabat presiden.

"Saat ini di antara kami ada yang menyatakan golput, namun ada pula yang masih menunggu sampai masa kampanye habis. Siapa tahu ada yang menyatakan berpihak pada HAM," ujar Sumarsih.

Sementara itu Usman Hamid, Koordinator KontraS menyatakan, sejak lama telah mencermati capres-capres yang berlaga dalam pilpres apakah ada yang membawa agenda HAM. Dan sejauh ini menurutnya belum ada yang luar biasa. Munculnya nama Wiranto dan Prabowo dalam bursa cawapres menurut Usman Hamid sempat memunculkan pertanyaan besar di kalangan aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM.

Kedua orang itu merupakan orang-orang yang pernah diperiksa melalui proses hukum akibat melanggar HAM. Wiranto sampai kini namanya tercantum di dokumen resmi PBB dimana dia harus dituntut secara pidana karena kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999. Prabowo juga terlibat kasus peculikan aktivis. Dia dicopot dari dari jabatannya sebagai sanksi keras. Dia bahkan rencananya saat itu akan dihadapkan ke Mahkamah Militer tapi tidak pernah jadi karena Prabowo pindah ke Yordania. Akibatnya proses hukum Prabowo tidak pernah selesai.

"Dia tidak mau kerja sama dengan proses hukum. Bagaimana negara ini dapat berjalan dengan baik jika dipimpin oleh orang yang tidak menghormati hukum dan HAM?," kata Usman Hamid.

Dijelaskan lebih dalam lagi olehnya daftar susunan pelanggaran yang dilakukan oleh para capres dan cawapres dalam pileg 2009. Prabowo diduga terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997 dan lalai menjalankan tugasnya di kerusuhan Mei 1998 yang merenggut nyawa dengan berbagai kekerasan seperti perkosaan dan kekerasan etnis.

Wiranto adalah orang harus bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan dalam kasus Timor Timur 1999. Wiranto juga telah membiarkan terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu SBY tak lepas dari dugaan mebiarkan pelanggaran HAM dan kegagalan menyelesaikan konflik. Saat menjadi Menko Polkam, telah terjadi konflik SARA seperti Ambon dan Poso. Saat dia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Kodam Jaya terjadi penyerbuan kantor PDI 27 Juli. Bahkan selama SBY menjabat presiden telah membiarkan kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer. (mbs)

Golput Pilpres Diprediksi Lebih dari 49,6 Juta

http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/11/268/218435/golput-pilpres-diprediksi-lebih-dari-49-6-juta

JAKARTA - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu diprediksi akan semakin bertambah pada putaran Pilpres 2009. Apabila pada 9 April lalu ada 49,6 juta pemilih golput, maka pada 8 Juli mendatang diperkirakan jumlahnya akan lebih besar. Faktor kejenuhan masyarakat disinyalir menjadi penyebab akan semakin bertambahnya jumlah pemilih golput. "Manuver para elit politik yang berlebihan serta kekecewaan konstituen kepada partainya menimbulkan kelelahan politik dan dampaknya pemilih menjadi apatis. Ujungnya golput pada pilpres akan lebih besar," ujar pengamat politik Sebastian Salang kepada okezone di Jakarta, Senin (11/5/2009). Hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum menyebutkan, sebanyak 29 persen pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu tidak menggunakan hak pilih mereka alias golput. Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Dengan demikian jumlah pemilih golput mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Disembunyikan, Diduga DPT Pilpres Gandakan Identitas

http://www.jakartapress.com/news/id/7269/Disembunyikan-Diduga-DPT-Pilpres-Gandakan-Identitas.jp

Surabaya – Pihak Partai Golkar menduga daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009 rawan kecurangan di berbagai daerah, bahkan terjadi penggadaan (duplikasi) identitas pemilih dalam DPT. Dugaan kecurangan DPT Pilpres antara lain ditemukan di Jawa Timur (Jatim) yang dicermati Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win).

Ketua Tim Pemenangan JK-Win Jatim, Gatot Sudjito memaparkan, pihaknya menengarai ada sekitar 2-3 juta identitas di DPT yang merupakan duplikasi (penggandaan). Untuk diketahui, KPU Jatim telah menetapkan DPT Pilpres sebanyak 29.765.243 jiwa.

"Ini yang harus diwaspadai oleh semua pihak, terutama tim pemenangan JK-Win dan Mega-Prabowo di Jatim. Hal ini dilakukan agar bisa diantisipasi secara dini kecurangan pilpres, jangan sampai terjadi seperti di Pileg lalu," ungkapnya di gedung DPRD Jatim, Rabu (17/6).

Menurutnya, hingga saat ini Tim JK-Win Jatim belum mendapat salinan DPT Pilpres dari KPU Jatim. Ini karena memang tidak ada kewajiban KPU Jatim untuk menyerahkan salinan DPT Pilpres kepada partai politik (parpol) seperti Pemilu legislatif lalu.

"Kami sedang upayakan untuk mengetahui DPT itu dari KPU, meskipun saat ini belum dapat. Bila perlu, kita minta agar terjadi tranparansi dan fair dalam pelaksanaan pilpres. Korupsi itu bukan hanya urusan mengambil uang negara, tapi persoalan pemilu sebagai pesta demokrasi juga bisa diindikasikan seperti itu, kalau tidak fair," paparnya.

Saat ditanya, mengapa Tim JK-Win melibatkan Tim Mega-Prabowo dalam mengkritisi DPT Pilpres? Gatot menjawab, yang berkepentingan masalah DPT tidak hanya Tim JK-Win dan Mega-Prabowo, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan harapkan agar proses demokrasi berkualitas ke depannya. "Untuk itu, harus menolak segala bentuk kecurangan dalam pilpres sebagai pendewasaan politik masyarakat," tambahnya.

DPT Disembunyikan
Permintaan soft copy (salinan) DPT Pilpres yang diajukan tim sukses Mega-Prabowo dan JK-Wiranto kepada KPU Jatim, menjadi sia-sia. Paslanya, KPU Jatim tetap tidak akan memberikan salinan DPT kepada siapa pun, kecuali kepada saksi calon saat perhitungan suara digelar.

Sebelumnya, anggota KPU jatim, Andry Dewanto pernah mengatakan bahwa DPT merupakan dokumen publik. Siapa pun boleh mendapatkannya, tak kecuali tim sukses capres. Namun, kemarin, Andry buru-buru meralatnya. Apa plin-plan? “Kami berjalan atas kepastian hukum. Kami masih menunggu surat edaran dari KPU Pusat yang berwenang memperbolehkan DPT diberikan atau tidak,” kilahnya di kantor KPU, Rabu (17/6).

Andry berpendapat, telah menerima dua kali surat permintaan salinan DPT dari tim Mega-Pro dan sekali permintaan tim JK-Wiranto. Kedua surat tersebit belum dia jawab resmi karena belum ada penjelasan dari KPU Pusat. “Saya sudah minta arahan lewat pesan singkat kepada dua anggota KPU, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha,” ujarnya sembari menegaskan, tidak ada kewajiban bagi KPU memublikasikan DPT, selain kepada saksi di TPS kelak.

Terkait transparansi, Ketua Tim Kampanye Daerah (Kamda) Mega-Prabowo Jatim, Suhandoyo mengatakan, penetapan DPT telah melalui proses pendataan, pengumumun di desa, hingga pemutakhiran data. Atas sikap KPU itu, Tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto berang. Hal tersebut dijelaskan Suhandoyo, Ketua Kamda Mega-Pro Jatim. “Kami curiga ada pesanan di balik sikap KPUD yang terus menyembunyikan DPT,” kata Suhandoyo.

Menurutnya, di Jatim sudah dua kali DPT menjadi masalah nasional, yaitu saat pemilihan gubernur dan Pemilu legislatif. “Di Pilpres sekarang, siapa yang jamin DPT amburadul tidak terulang,” tukasnya.

Wakil Ketua Tim Kamda JK-Wiranto Jatim, Sujatmiko mengatakan, pihaknya akan mengerahkan massa dari Partai Golkar dan Hanura, serta elemen pendukung JK-Wiranto untuk memantau DPT. “DPT itu harus dibuka karena menjadi kunci awal untuk mengetahu pilpres berjalan fair. Kalau DPT disembunyikan, terus siapa yang bisa percaya, pilpres ini akan berjalan fair, KPUD itu lembaga terhormat. Seharusnya surat permohonan kami dijawab dengan baik, alasan-alasan penolakannya apa dan sebagianya,” tandasnya.

Tim Kampanye Mega-Prabowo betul-betul kesulitan mendapatkan soft copy DPT Pilpres karena KPU daerah dan KPU Pusat terkesan menyembunyikan DPT tersebut. "Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan meminta DPT ke KPU dan KPU daerah. Permohonan kami tidak digubris," kata Arif Wibowo Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi Suara dan Relasi KPU, Tim Kampanye Mega-Prabowo di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, Tim Kampanye Mega-Prabowo sudah meminta DPT kepada KPU Jawa Timur. "Ketika kami minta, KPU Jatim menyatakan mereka tidak wajib menyerahkannya kepada tim kampanye," ungkapnya.

Arif menyesalkan sikap KPU dan KPU daerah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan. "Beberapa kali KPU menyatakan akan menyerahkan DPT kepada tim kampanye. Kenyataannya, sampai saat ini kami tidak bisa mendapatkannya. Padahal, DPT itu dokumen publik, bukan rahasia negara. Kami menduga ada tim kampanye tertentu yang punya DPT itu," bebernya.

Surat Suara Pilpres
Pilpres tersisa 21 hari lagi. KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara mulai mendistribusikan surat suara. Surat suara mulai didistribusikan ke daerah-daerah tersebut tanggal 15 Juni lalu. Nadjib Hamid, anggota KPU Jatim memaparkan, surat suara pilpres yang digelar 8 Juli mendatang tersebut dikirim ke daerah terpencil seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo.

"Daerah yang jauh kita dahulukan. Gresik memang dekat dengan Surabaya tapi kawasan tersebut mempunyai daerah pemilihan di pulau-pulau," paparnya di Surabaya, Rabu (17/6).

Nadjib mengatakan, KPU menargetkan satu minggu sebelum hari H, surat suara sudah tiba di KPU masing-masing daerah. Surat suara untuk pilpres, KPU daerah sifatnya hanya menerima. Sebab yang menyediakan dan mencetak surat suara tersebut adalah KPU pusat. "Surat suara berasal dari pusat. Rekanan atau siap yang mencetaknya adalah kewenangan KPU pusat," katanya.

Ia menambahkan, sementara jumlah pemilih di Jawa Timur 29.765.243 orang. Pilpres tahun ini hanya berjumlah 69.914 TPS. Untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjumlah 659, sedangkan jumlah PPS (panitia pemungutan suara) sebanyak 8.505.

Libatkan 50 Pekerja Outsourcing
Setelah menerima logistik surat suara hari ini, KPU Surabaya langsung melakukan proses pelipatan surat suara. KPU Surabaya menerima 2.204.940 lembar surat suara termasuk cadangan 2 persen dan seribu lembar surat suara tambahan dari rekanan KPU Pusat.

Sunarno Aristono, Kasubag Umum Sekretariat KPU Surabaya mengatakan, pihaknya menerima kiriman surat suara itu pagi ini pukul 02.00 WIB dan rencananya pelipatan surat suara itu akan dilakukan sore ini melibatkan 50 pekerja outsourcing.

KPU Surabaya, Sunarno memaparkan, menargetkan pelipatan surat suara itu akan tuntas kurang dari seminggu. Proses ini juga dimaksud sebagai sortir untuk memisahkan surat suara yang rusak dan bisa digunakan. Jumlah surat suara yang rusak bisa dicover oleh seribu surat suara tambahan yang dikirimkan satu paket bersama surat suara lainnya.

Dalam Pilpres 8 Juli 2009 mendatang, Sunarno mengatakan, jumlah surat suara yang dibutuhkan Kota Surabaya tidak sebanyak Pemilu Legislatif lalu. Selain karena yang dibutuhkan hanya satu jenis surat suara, jumlah pemilih dalam satu TPS pun dimampatkan, dari 500 pemilih menjadi 800 pemilih, sehingga jumlah TPS pun berkurang dibandingkan Pileg menjadi 5.548 TPS di Surabaya.

lebih lanjut, Sumarno menambahkan, KPU Surabaya berarti telah menerima 3 item logistik Pilpres dari 21 item yang dibutuhkan, yaitu Surat Suara, tinta sebanyak 11.798 botol, dan 5.581 lembar gambar daftar pasangan capres dan cawapres. Sedangkan item bilik dan kotak suara sudah berada di Surabaya karena menggunakan bekas Pileg lalu. Item lainnya akan dikirimkan sebelum tenggat waktu seluruh item logistik sampai di tingkat TPS yakni 1 hari sebelum hari pencontrengan. (OFS)

SPR Somasi KPU Tentang DPT Pilpres

http://www.kompas-tv.com/content/view/18097/2/

Serikat Pengacara Rakyat (SPR) membatalkan gugatan DPT Pileg di PN Pusat, Jakarta. Namun dikesempatan yang sama, SPR menggugat kembali Pemerintah dan KPU dalam Pilpres mendatang. Sidang yang dipimpin Hakim Reno Listowo, dalam putusannya menyetujui pembatalan gugatan SPR tentang DPT pemilihan legislatif yang lalu secara tertulis.

Habiburokhman selaku juru bicara SPR menyatakan, SPR memandang perlu menggugat Pemerintah dan KPU mengacu DPT yang telah diajukan. Melihat DPS yang diajukan KPU sebanyak 5 juta suara, padahal jumlah orang yang kehilangan hak pilihnya pada DPT Pemilu Legislatif sekitar 40 juta orang.

Sesuai Pasal 28 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakilnya yang berisikan bahwa setiap warga negara berhak menggunakan hak pilihnya. Mengacu UU tersbut, SPR berharap KPU dapat mengajukan Perpu yang mmperbolehkan setiap warga negaranya yang tidak terdaftar dalam DPT Pilpres namun memiliki KTP dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakilnya pada 8 Juli mendatang.

KEAKURATAN DPT PILPRES KEMBALI DITANYAKAN

http://www.dpr.go.id/index.php?page=berita.ReadDpr&id=6557&PHPSESSID=3336pssbe9mgd83jfkie3pgrr6

Komisi II DPR RI kembali menanyakan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana KPU telah melakukan pemutakhiran data. Masalah DPT ini lagi-lagi menjadi sorotan, setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif lalu, DPT ini menjadi problem serius.

Hal ini ditanyakan beberapa anggota Komisi II saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu sore (1/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Masalah DPT ini juga menjadi salah satu kesimpulan rapat Komisi II yang meminta kepada KPU untuk dapat menjamin keakuratan DPT dan melakukan antisipasi mengambil kebijakan apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS namun tidak tercantum dalam DPT Pilpres.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua KPU, DPT untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang jumlah total keseluruhan 176.395.015 orang. Dengan perincian pemilih dalam negeri berjumlah 175.261.277 dan pemilih luar negeri 1.133.738 orang.

Dibandingkan Pemilu Legislasi lalu, jumlah pemilih mengalami kenaikan sebesar 5.128.573 orang, yang sebelumnya Pemilu Legislatif berjumlah 171.266.422 orang.

Dalam hal ini, anggota F-PKS Jazuli Juwaini menanyakan bagaimana KPU melakukan pemutakhiran data. Karena DPT jangan hanya sekedar bertambah atau berkurang jumlahnya. Semuanya itu harus berdasarkan data yang akurat, untuk itu perlu ada jaminan dan akurasi data.

Jazuli menambahkan, tentunya tahapan-tahapan itu harus dicermati dengan baik, jangan sampai kejadian DPT pada Pemilu Legislatif lalu terulang kembali. Seperti, masih tercantumnya anggota TNI yang aktif, meninggal dunia, bahkan ada anak balita yang tercantum namanya.

Menjawab pertanyaan seputar DPT, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, masalah DPT ini masalah yang krusial dan KPU memberikan perhatian melebihi dari persoalan yang lain, bahkan termasuk soal anggaran. “Sembilan puluh persen perhatian kami perbaikan daftar pemilih,” kata Hafiz.

Selain mengajak partai-partai untuk mencari 10 juta orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih, KPU juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Selama sebulan KPU telah memasang running teks di Metro TV dan TV One untuk mengajak masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih, agar masyarakat juga dapat ikut membantu KPU.

Bukan hanya itu, dalam rangka pemutakhiran data ini petugas-petugas KPU di daerah melakukan door to door mendatangi warga dan bahkan ada yang keliling dengan menggunakan mobil.

Jika ditanyakan penambahan angka DPT sebesar lima juta lebih apakah rasional. Dalam hal ini menurut Hafiz tergantung kepada siapa yang melihatnya. Yang jelas KPU telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjaring sekian juta masyarakat yang tidak terdaftar.

Hafiz menjelaskan, penambahan DPT Pilpres sebanyak lima juta lebih yang terbanyak dari pemilih pemula. Ketika Pemilu Legislatif berlangsung, umur 17 tahun diukur pada tanggal 9 April. Sedangkan Pemilu Pilpres diukur sampai 8 Juli 2009. Dalam waktu tiga bulan itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan.

Selain itu, penambahan itu terjadi karena adanya anggota TNI/Polri yang tadinya aktif sekarang tidak aktif lagi/pensiun. Jumlah penambahan lainnya dari pemilih luar negeri yang pulang ke Indonesia karena PHK atau habis masa kontraknya. Dan yang lainnya pemilih yang betul-betul belum terdaftar ketika pemilu legislatif.

Sebagai perbandingan, kata Hafiz, pada tahun 2004 jumlah penduduk kita 214 juta orang, sedang jumlah pemilih 148 juta. “Berarti yang tidak memilih sebesar 66 juta orang,” kata Hafiz.

Tahun 2009, jumlah penduduk berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 232 juta lebih. Pada Pemilu legislatif jumlah pemilih sebesar 171 juta. Berarti yang tidak memilih 61 juta orang. Dari ke dua data tersebut menunjukkan, jumlah yang tidak memilih pada Pemilu 2009 mengalami penurunan. Ini berarti, KPU telah melakukan pendataan Pemilu tahun 2009 lebih baik.

Hafiz menegaskan, pada dasarnya KPU memegang prinsip tidak boleh ada satu orang pun warga negara Indonesia memenuhi syarat yang tidak terdaftar. Ini prinsip dasar yang dipegang KPU sejak awal,” kata Hafiz.

Berlaku Jujur

Pada kesempatan yang sama, anggota F-PPP Romzi Nihan mengatakan, pelaksanaan Pemilu Legislatif yang lalu sangat menyedihkan. Keinginan untuk menghadirkan Pemilu yang baik tidak dapat diwujudkan.

Untuk itu Romzi menanyakan, apa yang dilakukan KPU sampai dengan jajaran yang paling bawah agar berlaku jujur terhadap tugasnya. Sudah bukan rahasia lagi Pemilu Legislatif yang lalu banyak terjadi kecurangan-kecurangan, bahkan jual beli suara bukan menjadi rahasia umum lagi. “Saya khawatir akan terjadi bencana jika hal itu terjadi lagi pada Pemilu Pilpres,” kata Romzi. Karena Pemilu yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menodai proses demokrasi.

Selama ini, kata Romzi, kita harus bangga, Indonesia termasuk negara demokrasi nomor empat terbesar di dunia. Hendaknya kebanggaan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang menyebabkan runtuhnya proses demokrasi yang telah berlangsung cukup baik selama ini.

Agar penghitungan suara dalam Pemilu Presiden berlangsung jujur, adil dan transparan, Komisi II DPR meminta kepada KPU dan jajarannya sampai pada tingkat KPPS wajib mengumumkan formulir asli C1 yang berupa salinan hasil penghitungan suara seluruh TPS di TPS dan di kantor-kantor kelurahan/desa di seluruh Indonesia sampai dengan ditetapkannya suara secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi II juga mendukung rencana diterbitkannya Surat Edaran bersama antara KPU dan Bawaslu untuk dapat memastikan formulir C1 Pilpres dapat diterima peserta Pilpres dan diumumkan kepada publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 42 Tahun 2008.

Dalam hal ini, Komisi II juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menjamin terwujudnya transparansi data untuk kepentingan penyelenggaraan Pilpres termasuk didalamnya penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik. (tt)

Tim MegaPro Jatim Minta Salinan DPT Pilpres

http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=tim-megapro-jatim-minta-salinan-dpt-pilpres&id=1245220466

Surabaya (ANTARA News) - Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan Megawati-Prabowo (MegaPro) meminta KPU Jatim untuk bersikap transparan dengan memberikan salinan (softcopy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Indikasinya, hingga kini (16/9), KPU Jatim belum juga memberikan salinan (softcopy) DPT yang sudah kami minta secara resmi," kata Ketua Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan MegaPro, Ir Suhandoyo, di Surabaya, Selasa.

Surat permintaan Tim MegaPro itu dilayangkan ke KPU Jatim hingga dua kali, namun salinan DPT yang diperlukan untuk bahan pertimbangan dan analisa pembenaran DPT Tim MegaPro pada Pilpres, 8 Juli 2009, itu belum diberikan KPU.

"Kami minta KPU segera mengirimkan salinan DPT kepada tim kampanye dan jangan menunggu surat kami yang ketiga, ataukah menunggu somasi dari kami," katanya, bernada tanya.

Secara terbuka, pemintaan salinan DPT itu juga pernah disampaikan di depan pejabat KPU dan Muspida Jatim saat Deklarasi Damai di Surabaya (9/6).

"Saat itu, saya minta KPU bekerja lebih profesional lagi agar persoalan kisruhnya DPT sebagaimana Pemilu 2009 tidak terulang, karena itu kami diberi salinan DPT," katanya.

Ia menegaskan bahwa karut marut DPT pada Pemilu 9 April 2009 telah mengimbas kepada parpol seperti PDIP dengan berkurangnya suara. "Karena itu, masalah DPT jangan sampai terjadi lagi pada Pilpres 2009," katanya.

Menurut Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP Jatim itu, DPT adalah dokumen publik.

"Dengan mengecek bersama, maka kemungkinan adanya data pemilih tidak valid bisa diperkecil. Kalau KPU tetap tertutup dalam persoalan DPT justru akan membuat kecurigaan adanya kecurangan Pilpres 2009 semakin besar," katanya.

Ia mengaku sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan KPU untuk memberikan softcopy DPT kepada tim pemenangan calon, namun larangan KPU untuk memberikan softcopy DPT kepada tim pasangan calon itu juga tidak ada.

"Itu masalah serius dan harus diperhatikan, paling tidak KPU hendaknya memberi alasan soal tidak diberikannya DPT itu, agar massa pendukung Mega-Prabowo tidak marah, sehingga kami pun akan menunggu," katanya.

Di Jatim, masalah DPT mencuat sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 2008, namun akhirnya mencuat secara nasional saat Pemilu 2009 yang memilih legislator. (*)

337 Orang Mati Masuk DPT Pilpres

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/07/01/337-orang-mati-masuk-dpt-pilpres

SURABAYA (Pos Kota)- Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) kurang seminggu lagi. Namun, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jombang masih bermasalah.

Rinciannya, sebanyak 337 nama orang mati masuk dalam DPT. Selain itu terdapat 5 anggota TNI/Polri, dan 35 orang yang sudah pindah domisili juga masuk dalam DPT pilpres.

Temuan itu langsung direspon oleh Panitia Perngawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang. Lembaga pemantau pelaksanaan pemilu itu sudah menegur KPU setempat agar melakukan perbaikan.

“Kami sudah menegur KPU agar melakukan perbaikan terhadap kacaunya DPT pilpres.

Karena di Jombang masih terdapat 337 orang mati, 5 anggota TNI/Polri, dan 35 orang yang sudah pindah domisili tapi masih masuk DPT,” kata M Fatoni, Ketua Panwaslu Jombang, Rabu (1/7).

Kacaunya DPT pilpres juga dibenarkan oleh Nurilaya, Divisi Informasi Data dan Hubungan Antar Lembaga KPU Jombang. Hanya saja, pihaknya sudah menginstruksikan agar nama yang bermasalah dalam DPT itu segera dicoret. “Selain itu mereka juga tidak akan diberi surat panggilan mencoblos,” kata Nurilaya.

Data DPT Pilpres Jatim Kacau

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/07/01/22260681/data.dpt.pilpres.jatim.kacau

SURABAYA, KOMPAS.com - Setelah adanya laporan dugaan 2,2 juta data fiktif dalam daftar pemilih tetap Pemilu Presiden di Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur menemukan 10.909 data pemilih ganda. Selain itu, terdapat pula 105.787 data tanpa nomor induk kependudukan.

"Jumlah itu baru ditemukan di 20 kabupaten/kota di Jawa Timur dan masih akan terus bertambah seiring validasi yang dilakukan Panwas," tutur Ketua Panwaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko kepada wartawan, Rabu (1/7) di Surabaya.

Data pemilih ganda itu antara lain ditemukan di Sidoarjo (2.004 ), Bondowoso (986 ganda), Kabupaten Pasuruan (4.794), Sumenep (1.201), dan Kota Probolinggo (513). Adapun data pemilih tanpa NIK atau ber-NIK tidak standar ditemukan di Kabupaten Probolinggo (44.000), Kabupaten Madiun (40.000), Kabupaten Pasuruan (1.207), Kota Probolinggo (4.000), dan Ngawi (14.111).

"Kekacauan data pemilih sudah jelas menunjukkan DPT yang akan digunakan untuk Pemilu Presiden 8 Juli 2009 tidak valid dan rawan disalahgunakan," kata Sri Sugeng.

Karenanya, Panwaslu di Jatim merekomendasi supaya data pemilih tidak valid itu dicoret dan bukan hanya ditandai. Dengan demikian, pemilih itu tidak diberi undangan untuk ke tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota KPU Jatim Arief Budiman di Surabaya mengatakan, KPU Jatim sudah meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk memberi keterangan bila ada data pemilih tidak valid dalam DPT. Dengan demikian, kendati terdaftar dua kali, seorang pemilih tetap hanya bisa menggunakan hak pilihnya sekali saja.

KPU Jatim juga meminta KPPS untuk tidak menyediakan lap untuk pemilih yang telah menggunakan hak pilih dan mencelupkan jari pada tinta sidik jari.

"Kalau tinta sudah masuk sela kuku, sulit dibersihkan. Lagipula, seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali bisa di pidana," tambah Arief.

Menanggapi data pemilih untuk Pilpres yang kacau-balau, Ketua Komite N asional Pemuda Indonesia (KNPI) Jatim M Rizal meminta KPU sebagai penanggung jawab mengklarifikasinya.

"KPU, Panwaslu, dan tim-tim sukses semestinya duduk bersama dan mengklarifikasi dugaan kekacauan DPT itu supaya tidak meresahkan masyarakat atau malah mengakibatkan pemilih apatis," kata Rizal.

49 Juta Pemilih Masih Tercecer dari DPT

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/01/268/234607/49-juta-pemilih-masih-tercecer-dari-dpt

JAKARTA - Permasalahan Daftar Pemilih Tetap tetap menjadi catatan cacat bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, tidak hanya di Pemilu Legislatif tapi juga Pemilu Presiden.

"Belum ada perubahan signifikan antara DPT pilpres dan pileg. Pemilih yang tercecer ada sekira 49 juta," jelas anggota Panitia Khusus DPT, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/7/2009).

Dia menjelaskan temuan ini didapatkan saat mengkonfirmasi bahwa verifikasi data yang cukup belum terjadi di daerah, seperti di Madiun, Jawa Timur. "Kita sudah ingatkan KPU seperti pileg kemarin. Tapi mereka berpangku tangan saja," ujar Eva ketus.

Pansus telah berjalan ke daerah-daerah dan kasus pemilih yang tercecer dari DPT, tersebar merata di semua provinsi, seperti Papua dan Sulawesi.

"Kemarin kita sudah ke daerah-daerah. Kalau untuk panitia angket kayaknya susah selesai sebelum reses," imbuhnya.

Pansus berniat akan memanggil para pemilih yang telah melapor sebagai korban DPT setelah masa reses selesai. "Setelah reses kita akan utamakan memanggil para korban DPT dan birokrat lokal, serta penanggung jawab utara Departemen Dalam Negeri, dan KPU," pungkas Eva.
(nov)

Perubahan DPT Dinilai Tidak Wajar

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/01/268/234540/perubahan-dpt-dinilai-tidak-wajar

JAKARTA - Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia) Jeirry Sumampow berpendapat, perubahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu presiden dinilai tidak wajar. Sebab, penambahan jumlah DPT tak signifikan dibanding jumlah pemilih yang tak tercantum dalam DPT pemilu legislatif.

Bahkan Jeirry menemukan penyusutan jumlah DPT di Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan. Jumlah DPT di kelurahan itu jumlah DPT sebanyak 17.375, sedangkan pada pemilu legislatif lalu jumlah DPT mencapai 30.455. Nah, di kelurahan itu terjadi penyusutan sebanyak 13.080 atau 43%.

"Ini jumlah yang tidak wajar dalam pengamatan saya. Di kelurahan itu tidak ada kejadian luar biasa, misalnya bencana sehingga menyebabkan penyusutan DPT hingga 43%," kata Jeirry dalam diskusi soal DPT di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan.

Dia membandingkan dengan jumlah DPT di kelurahan lain yang justru mengalami pengingkatan. Misalnya di Selong, Kebayoran Baru, jumlah DPT mencapai 6.094, sedangkan pada pileg kemarin hanya 4.154. Di TPS itu terjadi kenaikan sebanyak 1.940 atau 47%. Pihaknya meragukan dalam rentang waktu dua bulan terjadi pengingkatan jumlah penduduk cukup signifikan di sebuah kelurahan.

Pihaknya khawatir ketidakberesan DPT tersebut menjadi pintu masuk kecurangan Pilpres. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada KPU membenahi DPT. Dalam kesempatan itu, Jeirry juga mengkhawatirkan jumlah sisa surat suara.

"Bisa saja surat suara yang tersisa malah dicontreng untuk pasangan capres tertentu. Berarti yang menguasai PPK dan KPPS bisa leluasa bermain," ujarnya.

Di tempat yang sama, juru bicara Blok Perubahan Adhie Massardi mengaku prihatin dengan kasus DPT yang kembali terulang. Menurut dia, adanya persoalan tersebut mengesankan kalau verifikasi DPT tidak maksimal.

"Kami sangat prihatin. Misalnya di Jatim dikabarkan ada penggelembungan jumlah DPT sebanyak dua juta. Anehnya modus operandi yang digunakan sama dengan pemilu legislatif maupun pilkada," ujar Adhie. (ahm)

DPT Belum Beres, Wiranto Usulkan Pilpres Ditunda

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/03/268/235240/dpt-belum-beres-wiranto-usulkan-pilpres-ditunda

JAKARTA - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendatang masih dianggap bermasalah oleh sejumlah kalangan. Calon Wakil Presiden Partai Golkar-Partai Hanura, Wiranto akan mengusulkan Pilpres 2009 ditunda hingga masalah DPT diselesaikan.

"Kami akan usulkan ditunda sampai datanya akurat," ujar Ketua Partai Hanura itu usai mendampingi Jusuf Kalla di acara Debat Capres Final di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (2/7/2009) malam.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan tanpa data yang akurat dan sistem Pemilu yang jelas, maka mustahil Pilpres akan terlaksana dengan baik.

"Bagaimana mungkin mau bertanding jika aturannya belum jelas dan tidak selesai datanya," imbuhnya.

Meski begitu, Wiranto berharap persoalan DPT dapat diperbaiki sehingga pelaksanaan Pilpres tetap berjalan dengan baik. "Juga untuk Pemilu yang akan datang," pungkasnya. (hri)

Tim Mega-Prabowo: 2 Juta DPT Jatim Bermasalah

http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/26/268/233349/tim-mega-prabowo-2-juta-dpt-jatim-bermasalah

JAKARTA - Dua belas hari menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden digelar, Tim Kampanye Mega-Prabowo mencium aroma kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Temuan yang disampaikan majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur, terkait DPT bermasalah yang diduga mencapai lebih dari 2 juta pemilih di Jawa Timur," ujar Sekertaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Fadli Zon di Mega-Prabowo Media Center, Jalan Prapanca, Jakarta, Jumat (26/6/2009).

Kondisi ini, menurut Fadli, merupakan indikasi awal bahwa belum adanya jaminan pemilu yang jujur dan adil. Padahal pemerintah dan KPU harus bertanggung jawab terhadap penuntasan persoalan DPT.

"Tim Kampanye Mega-Prabowo mendesak pemerintah dan KPU untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak kontitusional warga negara untuk bisa memilih," katanya.

Fadli juga menyesalkan sikap KPU yang melakukan pengurangan 69 ribu tempat pengurangan suara (TPS). (ded)

DPT Belum Beres, Wiranto Usulkan Pilpres Ditunda

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/03/268/235240/dpt-belum-beres-wiranto-usulkan-pilpres-ditunda

JAKARTA - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendatang masih dianggap bermasalah oleh sejumlah kalangan. Calon Wakil Presiden Partai Golkar-Partai Hanura, Wiranto akan mengusulkan Pilpres 2009 ditunda hingga masalah DPT diselesaikan.

"Kami akan usulkan ditunda sampai datanya akurat," ujar Ketua Partai Hanura itu usai mendampingi Jusuf Kalla di acara Debat Capres Final di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (2/7/2009) malam.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan tanpa data yang akurat dan sistem Pemilu yang jelas, maka mustahil Pilpres akan terlaksana dengan baik.

"Bagaimana mungkin mau bertanding jika aturannya belum jelas dan tidak selesai datanya," imbuhnya.

Meski begitu, Wiranto berharap persoalan DPT dapat diperbaiki sehingga pelaksanaan Pilpres tetap berjalan dengan baik. "Juga untuk Pemilu yang akan datang," pungkasnya. (hri)

Puluhan Orang Gila Masuk DPT Pilpres

http://pemilu.okezone.com/read/2009/06/24/268/232265/puluhan-orang-gila-masuk-dpt-pilpres

KARANGANYAR - Panwas Karanganyar, Jawa Tengah, menemukan sebanyak 22 orang sakit jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, 8 Juli mendatang.

"22 warga yang sakit jiwa masuk dalam DPT pilpres nanti. Padahal mereka tidak bisa menentukan pilihan berdasarkan pemikiran yang jernih," papar anggota Panwaslu Karanganyar Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Dwi Djoko Mulyono di kantornya, Selasa (23/06/2009).

Ditambahkan Joko, jumlah terbanyak ditemukan di Kecamatan Karanganyar, yakni sebanyak 12 orang. Sisanya terdapat di Kecamatan Tasikmadu, 6 orang, dan di Jumantono 2 orang. Sementara di Kecamatan Matesih dan Mojogedang, Panwaslu menemukan satu penderita sakit jiwa terdaftar sebagai pemilih pilpres.

Selain 22 orang gila tersebut, Panwaslu masih menemukan adanya anggota TNI dan Polri yang masih masuk dalam DPT pilpres. Padahal saat pemilu legislatif lalu, Panwas telah meminta agar KPU merevisi data tersebut.

Pelanggaran lain yang ditemukan Panwas, adalah 21 warga di bawah umur, 160 warga terdata ganda, 76 warga yang sudah pindah tempat masih di data di tempat semula, 14 warga yang dikenal identitas juga turut dimasukkan dalam DPT

Orang yang sudah meninggal yang masih tercatat dalam DPT pilpres menempati jumlah terbanyak dengan 216 orang. (ded)

New Look at Blogspot

Info golput ini merupakan ajang propaganda massal terhadap buruknya pelaksanaan pemilu di Indonesia. Termasuk dalam hal ini ideologi buruk yang masih dipakai di Indonesia, yaitu Ideologi Sekulerisme dan Kapitalisme. Kemarin, kami menggunakan layanan multiply http://infogolput.multiply.com sebagai ajang propaganda. Saat ini kami memprioritaskan untuk menggunakan layanan blogspot sebagai media penyebaran informasi informasi kegolputan.

Anda dapat membantu menyebarkan informasi yang ada, yang kami kutip dari media resmi di Indonesia. Dengan menampilkan gambar gambar di bawah ini.