Disembunyikan, Diduga DPT Pilpres Gandakan Identitas

http://www.jakartapress.com/news/id/7269/Disembunyikan-Diduga-DPT-Pilpres-Gandakan-Identitas.jp

Surabaya – Pihak Partai Golkar menduga daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009 rawan kecurangan di berbagai daerah, bahkan terjadi penggadaan (duplikasi) identitas pemilih dalam DPT. Dugaan kecurangan DPT Pilpres antara lain ditemukan di Jawa Timur (Jatim) yang dicermati Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win).

Ketua Tim Pemenangan JK-Win Jatim, Gatot Sudjito memaparkan, pihaknya menengarai ada sekitar 2-3 juta identitas di DPT yang merupakan duplikasi (penggandaan). Untuk diketahui, KPU Jatim telah menetapkan DPT Pilpres sebanyak 29.765.243 jiwa.

"Ini yang harus diwaspadai oleh semua pihak, terutama tim pemenangan JK-Win dan Mega-Prabowo di Jatim. Hal ini dilakukan agar bisa diantisipasi secara dini kecurangan pilpres, jangan sampai terjadi seperti di Pileg lalu," ungkapnya di gedung DPRD Jatim, Rabu (17/6).

Menurutnya, hingga saat ini Tim JK-Win Jatim belum mendapat salinan DPT Pilpres dari KPU Jatim. Ini karena memang tidak ada kewajiban KPU Jatim untuk menyerahkan salinan DPT Pilpres kepada partai politik (parpol) seperti Pemilu legislatif lalu.

"Kami sedang upayakan untuk mengetahui DPT itu dari KPU, meskipun saat ini belum dapat. Bila perlu, kita minta agar terjadi tranparansi dan fair dalam pelaksanaan pilpres. Korupsi itu bukan hanya urusan mengambil uang negara, tapi persoalan pemilu sebagai pesta demokrasi juga bisa diindikasikan seperti itu, kalau tidak fair," paparnya.

Saat ditanya, mengapa Tim JK-Win melibatkan Tim Mega-Prabowo dalam mengkritisi DPT Pilpres? Gatot menjawab, yang berkepentingan masalah DPT tidak hanya Tim JK-Win dan Mega-Prabowo, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan harapkan agar proses demokrasi berkualitas ke depannya. "Untuk itu, harus menolak segala bentuk kecurangan dalam pilpres sebagai pendewasaan politik masyarakat," tambahnya.

DPT Disembunyikan
Permintaan soft copy (salinan) DPT Pilpres yang diajukan tim sukses Mega-Prabowo dan JK-Wiranto kepada KPU Jatim, menjadi sia-sia. Paslanya, KPU Jatim tetap tidak akan memberikan salinan DPT kepada siapa pun, kecuali kepada saksi calon saat perhitungan suara digelar.

Sebelumnya, anggota KPU jatim, Andry Dewanto pernah mengatakan bahwa DPT merupakan dokumen publik. Siapa pun boleh mendapatkannya, tak kecuali tim sukses capres. Namun, kemarin, Andry buru-buru meralatnya. Apa plin-plan? “Kami berjalan atas kepastian hukum. Kami masih menunggu surat edaran dari KPU Pusat yang berwenang memperbolehkan DPT diberikan atau tidak,” kilahnya di kantor KPU, Rabu (17/6).

Andry berpendapat, telah menerima dua kali surat permintaan salinan DPT dari tim Mega-Pro dan sekali permintaan tim JK-Wiranto. Kedua surat tersebit belum dia jawab resmi karena belum ada penjelasan dari KPU Pusat. “Saya sudah minta arahan lewat pesan singkat kepada dua anggota KPU, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha,” ujarnya sembari menegaskan, tidak ada kewajiban bagi KPU memublikasikan DPT, selain kepada saksi di TPS kelak.

Terkait transparansi, Ketua Tim Kampanye Daerah (Kamda) Mega-Prabowo Jatim, Suhandoyo mengatakan, penetapan DPT telah melalui proses pendataan, pengumumun di desa, hingga pemutakhiran data. Atas sikap KPU itu, Tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto berang. Hal tersebut dijelaskan Suhandoyo, Ketua Kamda Mega-Pro Jatim. “Kami curiga ada pesanan di balik sikap KPUD yang terus menyembunyikan DPT,” kata Suhandoyo.

Menurutnya, di Jatim sudah dua kali DPT menjadi masalah nasional, yaitu saat pemilihan gubernur dan Pemilu legislatif. “Di Pilpres sekarang, siapa yang jamin DPT amburadul tidak terulang,” tukasnya.

Wakil Ketua Tim Kamda JK-Wiranto Jatim, Sujatmiko mengatakan, pihaknya akan mengerahkan massa dari Partai Golkar dan Hanura, serta elemen pendukung JK-Wiranto untuk memantau DPT. “DPT itu harus dibuka karena menjadi kunci awal untuk mengetahu pilpres berjalan fair. Kalau DPT disembunyikan, terus siapa yang bisa percaya, pilpres ini akan berjalan fair, KPUD itu lembaga terhormat. Seharusnya surat permohonan kami dijawab dengan baik, alasan-alasan penolakannya apa dan sebagianya,” tandasnya.

Tim Kampanye Mega-Prabowo betul-betul kesulitan mendapatkan soft copy DPT Pilpres karena KPU daerah dan KPU Pusat terkesan menyembunyikan DPT tersebut. "Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan meminta DPT ke KPU dan KPU daerah. Permohonan kami tidak digubris," kata Arif Wibowo Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi Suara dan Relasi KPU, Tim Kampanye Mega-Prabowo di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, Tim Kampanye Mega-Prabowo sudah meminta DPT kepada KPU Jawa Timur. "Ketika kami minta, KPU Jatim menyatakan mereka tidak wajib menyerahkannya kepada tim kampanye," ungkapnya.

Arif menyesalkan sikap KPU dan KPU daerah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan. "Beberapa kali KPU menyatakan akan menyerahkan DPT kepada tim kampanye. Kenyataannya, sampai saat ini kami tidak bisa mendapatkannya. Padahal, DPT itu dokumen publik, bukan rahasia negara. Kami menduga ada tim kampanye tertentu yang punya DPT itu," bebernya.

Surat Suara Pilpres
Pilpres tersisa 21 hari lagi. KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara mulai mendistribusikan surat suara. Surat suara mulai didistribusikan ke daerah-daerah tersebut tanggal 15 Juni lalu. Nadjib Hamid, anggota KPU Jatim memaparkan, surat suara pilpres yang digelar 8 Juli mendatang tersebut dikirim ke daerah terpencil seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo.

"Daerah yang jauh kita dahulukan. Gresik memang dekat dengan Surabaya tapi kawasan tersebut mempunyai daerah pemilihan di pulau-pulau," paparnya di Surabaya, Rabu (17/6).

Nadjib mengatakan, KPU menargetkan satu minggu sebelum hari H, surat suara sudah tiba di KPU masing-masing daerah. Surat suara untuk pilpres, KPU daerah sifatnya hanya menerima. Sebab yang menyediakan dan mencetak surat suara tersebut adalah KPU pusat. "Surat suara berasal dari pusat. Rekanan atau siap yang mencetaknya adalah kewenangan KPU pusat," katanya.

Ia menambahkan, sementara jumlah pemilih di Jawa Timur 29.765.243 orang. Pilpres tahun ini hanya berjumlah 69.914 TPS. Untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjumlah 659, sedangkan jumlah PPS (panitia pemungutan suara) sebanyak 8.505.

Libatkan 50 Pekerja Outsourcing
Setelah menerima logistik surat suara hari ini, KPU Surabaya langsung melakukan proses pelipatan surat suara. KPU Surabaya menerima 2.204.940 lembar surat suara termasuk cadangan 2 persen dan seribu lembar surat suara tambahan dari rekanan KPU Pusat.

Sunarno Aristono, Kasubag Umum Sekretariat KPU Surabaya mengatakan, pihaknya menerima kiriman surat suara itu pagi ini pukul 02.00 WIB dan rencananya pelipatan surat suara itu akan dilakukan sore ini melibatkan 50 pekerja outsourcing.

KPU Surabaya, Sunarno memaparkan, menargetkan pelipatan surat suara itu akan tuntas kurang dari seminggu. Proses ini juga dimaksud sebagai sortir untuk memisahkan surat suara yang rusak dan bisa digunakan. Jumlah surat suara yang rusak bisa dicover oleh seribu surat suara tambahan yang dikirimkan satu paket bersama surat suara lainnya.

Dalam Pilpres 8 Juli 2009 mendatang, Sunarno mengatakan, jumlah surat suara yang dibutuhkan Kota Surabaya tidak sebanyak Pemilu Legislatif lalu. Selain karena yang dibutuhkan hanya satu jenis surat suara, jumlah pemilih dalam satu TPS pun dimampatkan, dari 500 pemilih menjadi 800 pemilih, sehingga jumlah TPS pun berkurang dibandingkan Pileg menjadi 5.548 TPS di Surabaya.

lebih lanjut, Sumarno menambahkan, KPU Surabaya berarti telah menerima 3 item logistik Pilpres dari 21 item yang dibutuhkan, yaitu Surat Suara, tinta sebanyak 11.798 botol, dan 5.581 lembar gambar daftar pasangan capres dan cawapres. Sedangkan item bilik dan kotak suara sudah berada di Surabaya karena menggunakan bekas Pileg lalu. Item lainnya akan dikirimkan sebelum tenggat waktu seluruh item logistik sampai di tingkat TPS yakni 1 hari sebelum hari pencontrengan. (OFS)