Perubahan DPT Dinilai Tidak Wajar

http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/01/268/234540/perubahan-dpt-dinilai-tidak-wajar

JAKARTA - Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia) Jeirry Sumampow berpendapat, perubahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu presiden dinilai tidak wajar. Sebab, penambahan jumlah DPT tak signifikan dibanding jumlah pemilih yang tak tercantum dalam DPT pemilu legislatif.

Bahkan Jeirry menemukan penyusutan jumlah DPT di Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan. Jumlah DPT di kelurahan itu jumlah DPT sebanyak 17.375, sedangkan pada pemilu legislatif lalu jumlah DPT mencapai 30.455. Nah, di kelurahan itu terjadi penyusutan sebanyak 13.080 atau 43%.

"Ini jumlah yang tidak wajar dalam pengamatan saya. Di kelurahan itu tidak ada kejadian luar biasa, misalnya bencana sehingga menyebabkan penyusutan DPT hingga 43%," kata Jeirry dalam diskusi soal DPT di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan.

Dia membandingkan dengan jumlah DPT di kelurahan lain yang justru mengalami pengingkatan. Misalnya di Selong, Kebayoran Baru, jumlah DPT mencapai 6.094, sedangkan pada pileg kemarin hanya 4.154. Di TPS itu terjadi kenaikan sebanyak 1.940 atau 47%. Pihaknya meragukan dalam rentang waktu dua bulan terjadi pengingkatan jumlah penduduk cukup signifikan di sebuah kelurahan.

Pihaknya khawatir ketidakberesan DPT tersebut menjadi pintu masuk kecurangan Pilpres. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada KPU membenahi DPT. Dalam kesempatan itu, Jeirry juga mengkhawatirkan jumlah sisa surat suara.

"Bisa saja surat suara yang tersisa malah dicontreng untuk pasangan capres tertentu. Berarti yang menguasai PPK dan KPPS bisa leluasa bermain," ujarnya.

Di tempat yang sama, juru bicara Blok Perubahan Adhie Massardi mengaku prihatin dengan kasus DPT yang kembali terulang. Menurut dia, adanya persoalan tersebut mengesankan kalau verifikasi DPT tidak maksimal.

"Kami sangat prihatin. Misalnya di Jatim dikabarkan ada penggelembungan jumlah DPT sebanyak dua juta. Anehnya modus operandi yang digunakan sama dengan pemilu legislatif maupun pilkada," ujar Adhie. (ahm)